Skip to content
February 5, 2014 / anisahnurfajarwati

Utilitas Trotoar dan Ruang Terbuka oleh PKL di Wana Wisata Gunung Klotok Kediri

Berjalan di trotoar lebar dan bersih yang memanjakan para pejalan kaki masih merupakan mimpi atau fantasi belaka. Saat ini banyak trotoar sempit yang diisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di dua sisinya (sisi pinggir jalan dan sisi yang menempel ke bangunan). Lebih buruk lagi, sepeda motor pun juga diparkir di atas trotoar. Hak pejalan kaki sebagai pengguna totoar tidak terpenuhi. Kenyamanan pejalan kaki atau pedestrian berhubungan dengan kepadatan pejalan dan juga bentuk fisik trotoar, begitu pula dengan kebebasan bergerak juga sangat diperlukan baik yang disebabkan oleh pejalan atau pengguna pedestrian yang lain yaitu pedagang kaki lima yang mengambil ruang untuk berjualan.

Sarana jalur pejalan kaki semakin dibutuhkan untuk mengantisipasi pergerakan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, jalan dan jalur pejalan kaki seharusnya dapat menampung aktivitas masyarakat di sekitarnya, selain mempunyai fungsi utama sebagai penampung arus lalu–lintas jalur pejalan kaki atau pedestrian, juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai wadah yang mampu mewadahi aktivitas yang ada di perkotaan itu sendiri yaitu ruang terbuka untuk melakukan kontak sosial, rekreasi bahkan perdagangan di ruang terbuka (Budiharjo,1997).

Permasalahan secara umum jalur pejalan kaki yang terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah kurang mewadahinya aktivitas pejalan kaki sebagai pengguna utamanya. Fenomena yang banyak dijumpai pada jalur pedestrian di indonesia adalah penyalahgunaan fungsi jalur pejalan kaki atau pedestrian oleh pedagang kaki lima. Hal ini tidak dapat dihindari karena eksistensi pedagangkaki lima tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan jalur pejalan kaki, selain itu juga banyak ditemui perencanaan dan pemeliharaan jalur pejalan kaki atau pedestrian di beberapa kota khususnya di Kediri seperti pada kawasan wisata yang kurang mempertimbangkan pejalan kaki baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Trotoar merupakan suatu area yang digunkan untuk berbagai aktivitas. Berjalan kaki merupakan salah satu aktivitas yang memerlukan ruang. Fenomena alih fungsi trotoar di kawasan wana wisata Gunung Klotok sudah menjadi pemandangan umum. Kawasan wisata ini merupakan sektor ekonomi unggulan di Kota Kediri, kawasan  ini telah dikembangkan sebagai wisata keluarga, terdiri dari beberapa objek wisata yang menjadi satu kesatuan wana wisata Gunung Klotok, yaitu: Museum Airlangga, water park, wisata Goa Selomangleng, wahana permainan (Gambar 1.). Kurangnya perhatian pemerintah dan pengelola terhadap fasilitas yang ada mengakibatkan kawasan ini terkesan kumuh. Utilitas trotoar tidak lagi sebagai area untuk berjalan kaki, namun sudah menjadi spot untuk PKL dan tempat parkir.

ImageGambar 1. Batas wilayah wana wisata Gunung Klotok

Sumber: https://maps.google.com

 Menurut Soemadi (1993), fenomena kaki lima berkaitan dengan fenomena frontierisme, sebuah pandangan yang menganggap ada “ruang kosong” di hadapannya yang dapat ia duduki dan kuasai. Trotoar telah menjadi ruang kosong tersebut. Berbagai kepentingan yang berinteraksi di atas trotoar, memunculkan konflik perebutan ruang. Interaksi tersebut juga memunculkan negosiasi dan siasat bagi orang untuk menyatakan kepentingannya di atas trotoar. Bentuk interaksi dan negosiasi ini adalah bagaimana orang kemudian membangun citra mengenai identitas dari sebuah trotoar. Trotoar di wana wiasata Gunung Klotok dengan pedagang kaki limanya terasa sangat mewakili untuk melukiskan interaksi, negosiasi dan dunia citra tentang trotoar. Selain PKL, pemanfaatan trotoar sebagai area parkir juga menjadi permasalahan.

PKL, Sektor Informal di Kawasana Wisata Gunung Klotok

Industri pariwisata menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata telah membuktikan dirinya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan pengelolaan (managerial) yang besar (Sethurahman, 1996).

Wirosardjono (Hariyono, 2007: 108) mengemukakan ciri-ciri sektor informal, antara lain, sebagai berikut:

  1. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan.
  2. Tidak tersentuh oleh oeraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan liar.
  3. Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
  4. Tidak mempunyai tempat tetap.
  5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
  6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
  7. Umumnya satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.
  8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Manning, 1991 mengatakan, sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Akan tetapi, sektor informal tidak bisa disebut sebagai perusahaan berskala kecil. Lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan ketrampilan, pendidikan, dan akses yang terbatas peluang untuk memasuki sektor formal sangat terbatas. Akhirnya mereka menggeluti sektor informal yang tidak mensyaratkan kriteria yang berlebih (Hariyono, 2007: 111). Cukup dengan modal yang terbatas, ditambah dengan ketrampilan dan keuletan, mereka mampu bertahan hidup di perkotaan dan membiayai sekolah putra-putrinya, menabung atau memberi bantuan di daerah atau kampung, mereka kadang-kadang membawa sanak saudara (atau teman kampung) untuk dipekerjakan di tempat usahanya, atau mengajarkan mereka untuk bekerja di sektor informal dan bertahan untuk hidup di kota.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima, menjajakan makanan dengan gerobak, menjual minuman dan makanan di tempat keramaian, berjualan mainan anak-anak, berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap seperti: sabuk kulit, sisir, topi, pakaian, dompet, serta kerajinan dan hiasan rumah tangga, bahkan beberapa bentuk hiburan yang menghasilkan keuntungan seperti mengamen.

Di kawasan wisata Gunung Klotok ditemui puluhan PKL dengan barang jualannya menghiasi trotoar (Gambar 2.). Para pedagang kaki lima ini ada yang menggelar dagangannya di atas meja dan gerobak adapula yang hanya menggelar terpal di trotoar. Kegiatan yang dilakukan PKL beragam mulai dari warung makan semi permanen, penjual buah dengan gerobak, penjual maianan anak-anak, penjual makanan ringan dengan kendaraan, dan penjual aksesoris yang menggelar terpal sebagai batas teritori berjualan. Semua kegiatan PKL tersebut tidak luput dari pemanfaatan trotoar.

Image

Gambar 2. Kegiatan PKL yang memanfaatkan ruang kosong (trotoar)

1.Pelaku Sektor Informal

Pelaku kegiatan sektor informal, di antaranya adalah pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatannya biasanya mencari tempat yang strategis untuk menggelar barang dagangannya. Tempat strategis ini biasanya terletak di pusat-pusat keramaian seperti di dekat orang bercengkrama. Di dalam kasus kawasan wisata, tempat keramaian berada di akses menuju Goa Selomangleng  yang menjadi magnet kawasan (Gambar 3.)  dan area bermain anak (Gambar 4.). Sudah pasti di area-area tersebut banyak dijumpai PKL.

Image

Gambar 3. Kegiatan PKL di koridor jalan menuju Goa Selomngleng

Image

Gambar 4. Kegiatan PKL di area bermain anak

2. Legalitas Sektor Informal di Kawasan Wisata Gunung Klotok

Bentuk sektor informal dapat dipilahkan antara sektor informal yang bersifat legal dan biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan dibuka secara kontinu. Modal yang digunakan oleh sektor informal yang legal relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor informal illegal. Sektor informal yang dilakukan secara ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Kawasan ilegal ini untuk tiap kawasan berbeda-beda kebijakannya, terlebih lagi dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah (Hariono, 2007: 112)

Dalam kasus di kawasan wisata Gunung Klotok, pihak pengelola telah menyediakan tempat khusus untuk berjualan (sektor informal), hanya saja masih banyak PKL yang tidak memiliki izin. Pemandangan semrawut PKL menghiasi kawasan wisata unggulan Kota Kediri. Hasil amatan di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat peraturan tertulis dari pengelola mengenai persoalan ini, hanya saja para PKL (sektor informal) ilegal dikenakan pajak teritori oleh pemangku kekuasaan di kawasan sebagai jaminan keamanan. Pihak pengelola tidak ambil pusing terhadap kasus ini asalkan kawasan tetap tenang dan nyaman untuk wisata.

Hariyono (2007: 112) menyatakan bahwa sektor informal ilegal ada yang lokasinya dapat berpindah-pindah mengikuti kerumunan konsumen berada. Dalam kasus kawasan wisata, PKL ilegal apabila ada kerumunan orang, mereka akan menggelar sarana usahanya di tempat itu. Akan tetapi,  jika tidak ada kerumunan orang, mereka akan menggelar sarana usahanya di dekat PKL (sektor informal) legal. Apabila PKL ilegal ini kehadirannya tidak mengganggu ketertiban umum adakalanya mereka dibiarkan melakukan usahanya.

Lokasi pedagang sektor informal legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu sirkulasi di dalam kawasan. Di lokasi PKL seperti kawasan wisata Gunung Klotok menunjukkan bahwa jumlah usaha sektor informal ilegal dan legal relatif sama. Di dalam kwasan wisata ini juga terdapat sektor formal yang masuk dalam rencana desain kawasan, namun keadaanya sekarang jauh lebih terpuruk dibandingkan sektor informal yang ada. Keberadaan sektor formal di tengah kawasan ini berupa souvenir shop dan Rumah Makan Apung (Gambar 5).

Kondisi sektor formal yang ada di dalam kawasan sepi pengunjung, dampak dari sepi pengunjung dan kurang laku, pihak pengelola kawasan wisata cenderung mebiarkan, sehingga bangunan terkesan tidak terawatt. Selain itu, harga barang jualan yang ditawarkan pada sektor formal ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor informal. Jumlah sektor informal di dalam kawasan mencapai sepuluh kali lipat sektor formal.

Image

Gambar 5. (1) Souvenir shop yang sepi;

(2) tempat makan RM. Apung digunakan pengunjung untuk beristirahat

Keberadaan sektor informal (khususnya yang ilegal) memberikan dampak negatif di dalam kawasan, yaitu pemanfaatan trotoar sebagai area untuk berjualan sehingga pengunjung tidak terpenuhi haknya untuk berjalan. Dampak lain yang disebabkan oleh keberadaan sektor informal ilegal ini adalah tumpukkan sampah di kawasan wisata. Di dalam kawasan wisata Gunung Klotok sampah ditemui dimana-mana bahakan di area yang menjadi magnet kawasan, yaitu Goa Selomangleng (Gambar 6. & 7.).

Image

Gambar 6. Tumpukkan sampah di area jalan masuk menuju wisata Goa Selomangleng

Image

Gambar 7. Tumpukkan sampah di area Goa Selomangleng

Hariyono (2007) menyatakan bahwa pelaku kegiatan sektor informal ilegal seringkali merasa was-was kegiatannya digusur. Bahkan perasaan serupa dialami oleh pedagang sektor informal legal. Persoalan legal dan ilegal berkaitan dengan lokasi yang diizinkan oleh pemerintah kota setempat. Apabila kebutuhan masyarakat akan kehadiran sektor informal ilegal dibutuhkan dan tidak mengganggu lingkungan, dapat terjadi lokasi yang semula memiliki status ilegal bagi pedagang sektor informal, akan diberi status melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota setempat. Status legalisasi ini memiliki manfaat bagi pemerintah kota maupu pedagang kaki lima. Beberapa manfaat di antaranya adalah pertama, secara psikologis pedagang kaki lima lebih terlindungi, apalagi jika terdapat paguyuban para pedagang kaki lima, lembaga ini dapat memperjuangkan kepentingannya.  Kedua, terdapat pembinaan lingkungan yang bersih dan estetis bagi pedagang kaki lima sehingga kehadiran pedagang kaki lima akan ku memelihara keindahan kota.

Di dalam kasus kawasan wisata Gunung Klotok, pihak pengelola telah memberikan ruang khusu dan menata sektor informal legal pada spot-spot tertentu. Kejelian sektor informal ilegal dalam memanfaatkan ruang kosong sangat terlihat jelas dalam kawasan ini. Kebijakan pengelola dalam memberikan ruang kepada PKL (sektor informal legal) dirasa kurang memuaskan, karena para PKL harus membayar retribusi yang cukup mahal dan area yang disediakan pengelola kurang bisa menarik minat pembeli. Pemandangan yang ada di kawasan saat ini adalah banyak tenda-tenda semipermanen yang ditinggalkan oleh pelaku usaha sektor informal, tenda tersebut dijadikan sebagai area parkir (Gambar 8.). Banyak PKL legal yang akhirnya mencari tempat sendiri untuk berjualan yang dirasa bagianya lebih menguntungkan. Lokasi yang dipilih adalah ruas trotoar dan area bermain anak (Gambar 9.).

ImageImageGambar 8. Bekas tenda yang digunakan sebagai tambahan area parkir

ImageGambar 9. Trotoar sebagai pemanfaat ruang kosong bagi pelaku usaha sektor informal

3. Sarana Usaha

Di dalam kawasan Wana Wisata Gunung Klotok, sarana usaha sektor informal dapat dipilah menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semipermanen, dan tidak permanen. Sarana usaha yang bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya tebuat dari batu bata, batako, tembok atau kayu/papan yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan (Gambar 10.). Sarana usahanya dibangun untuk jangka waktu yang lama.

ImageGambar 10. Sarana usaha sektor informal permanen

Sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan bangunanannya dapat dibongkar pasang. Biasanya, sarana usahanya menggunakan tenda yang mudah dibongkar pasang atau gerobak yang mudah dipindahkan (Gambar 11.).

ImageGambar 11. Sarana usaha sektor informal permanen

Sarana usaha yang bersifat tidak permanen menggunakan tikar, tanpa pelindung di atasnya. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen ini mudah dipindahkan sehingga dapat mengikuti kerumunan orang-orang yang potensial membeli barang dagangannya (Gambar 12.). Sarana usaha yang dinamis ini dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan saranan usaha permanen dan semipermanen.

ImageGambar 12. Sarana usaha sektor informal tidak permanen

Kreativitas PKL tampak jelas dalam kawasan ini, terlebih PKL semi permanen. Di kawasan ini ditemui tenda PKL yang menambatkan tali terpal dengan dinding bagian atas pos jaga agar teritornya ternauingi dari hujan dan panas (Gambar 13.). Para penjual pun rela membawa meja sendiri ke area yang cukup ramai untuk menggelar barang dagangannya.

ImageGambar 13. Kreativitas PKL dalam memanfaatkan celah yang ada.

Hariyono (2007) menjelaskan bahwa sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semi permanen sebenarnya bukan sarana usaha yang dibenarkan, karena: (1) telah ada peraturan yang menentuakan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana usaha tidak permanen; (2) kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu tersebut harus dapat dipindahkan; (3) kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan kota. Dikarenakan kelonggaran pemerintah kota, biasanya sektor informal dengan sarana usaha semipermanen diizinkan, dengan catatan setelah kegiatan usai, sarana usaha itu harus dibongkar.

4. Penataan Sektor Informal

Hariyono (2007: 118) menjelaskan bahwa sektor informal sering dianggap sebagai kelompok yang tidak diharapkan dalam pembangunan kota karena dianggap menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu pemandangan.  Masyarakat di negara sedang berkembang sebagian besar penduduk kotanya justru terdiri dari lapisan masyarakat menengah ke bawah yang tidak semuanya dapat terserap dalam sektor formal. Oleh Karena itu, sektor informal paling tidak memiliki manfaat, yaitu pertama, mereka tidak tergantung pada sektor formal yang terbatas jumlahnya. Kedua, mereka sanggup menghidupi dirinya sendiri, bahkan dapat berpenghasilan lebih dari cukup dibanding sebagaian pegawai di sektor formal. Ketiga mereka dapat memberi masukan pendapat bagi pemerintah daerah setempat dengan penarikan retribusi serta pungutan jasa parkir bagi pengunjungnya.

Sektor informal sering dipandang mengundang kekumuhan, untuk itu kehadiran sektor informal bisa ditata sehingga tampak lebih rapi, teratur dan tidak mengganggu ketertiban, dilakukan sistem keamanan terpadu dan tetap menjaga kebersihan kawasan. Beberapa penataan dilakukan, misalnya pengkaplingan area atau petak untuk setiap pedagang kaki lima dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu pejaln kaki lima, mengelompokkan jenis barang dagangan, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada waktu yang telah ditentukan, menjaga kebersihan dan ketertiban serta penataan sara usaha yang rapi, indah, dan bersih sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi.

Sektor informal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal yang telah ditata dan sektor informal yang belum ditata. Sektor informal yang tidak tertata cenderung memberikan kesan kumuh pada lingkungan setempat, baik mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan fisik (kebersihan, kenyamanan, dan keamanan). Sektor informal yang telah tertata justru akan memperindah suatu kawasan.

Di dalam kawasan wisata Gunung Klotok, aktivitas sektor informal yang telah tertata sebenarnya dapat menghidupkan suasana wisata di musim liburan tiba, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di dalam kawasan tersebut. Sektor informal yang telah tertata berada di area parkir dan koridor jalan menuju wisata Goa Selomangleng. Jumlah sektor informal yang tertata (legal) tidak sebanyak sektor informal yang tidak tertata (ilegal).

Kesimpulan

Utilitas trotoar oleh sektor informal (PKL ilegal) sangat terlihat jelas di kawasan Wana Wisata Gunung Klotok. Kurangnya perhatian dari pihak pengelola berdampak pada rusaknya ruas trotoar sebagai jalur pedestrian. Dampak lain yang muncul dari utilitas trotoar yang dijamuri oleh PKL ilegal adalah timbulnya sampah di kawasan yang signifikan meningkat saat musim liburan. Pengelolaan dan penataan sektor informal yang kurang tepat, menjadi alasan para pelaku usaha sektor informal lebih memilih melakukan kegiatan yang ilegal, mereka akhirnya meninggalkan tenda yang disediakan oleh pengelola. Para PKL lebih memilih area bermain anak dan ruas trotoar menuju Goa Selomangleng sebagai tempat favorit untuk berjualan. Beberapa tenda yang ada  saat ini beralih fungsi menjadi area parkir.

Daftar Pustaka

Hariyono, Paulus. 2007. Sosiologi Kota untuk Arsitektur. Jakarta: Bumi Aksara

Manning, Chris & Effendi, Tadjuddin Noer. 1991. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informaldi Kota. Jakarta: YOI.

Sethuraman, S.V. 1996. Urban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Current Strategies. Geneva, International Labour Organization.

Soemadi, M. Djelni. (1993). “Usaha Kaki Lima Tetap Merupakan ‘Gantungan Hidup’ bagi Mereka”. Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1993.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: